Breaking News

Bamsoet Sebut MPR Tidak Pernah Berdiskusi Soal Presiden Tiga Periode

Bamsoet Sebut MPR Tidak Pernah Berdiskusi Soal Presiden Tiga Periode

graphiste-internet – Bambang Soesatyo (biasa disapa Bamsoet), Ketua MPR RI, memastikan tidak ada pembahasan di lingkungan MPR RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Selama ini UUD 1945 menetapkan bahwa masa jabatan presiden hanya boleh dua periode.

Bamsoet dalam keterangan resminya, Senin (15/3), mengatakan, “Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak pernah melakukan pembahasan untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945.

Bamsoet kemudian merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo baru-baru ini yang menegaskan tidak ada niat untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain itu, Bamsoet menilai pemilihan presiden dua periode tertinggi sudah dipertimbangkan dengan matang.

Dia kemudian membandingkannya dengan Amerika Serikat dan negara demokrasi lainnya, yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

“Menerapkan dua batasan masa jabatan terbesar agar Indonesia terhindar dari masa jabatan presiden tidak terbatas seperti dulu. Sekaligus memastikan regenerasi pemimpin nasional bisa berjalan lancar. Dengan begitu, tongkat estafet kepemimpinan bisa terus berjalan. Kata Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode agar tidak menimbulkan kontroversi hingga menjadi isu yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan nasional.

Dia berkata: “Menjaga stabilitas politik yang baik adalah kunci pembangunan yang sukses dan tidak boleh diganggu oleh propaganda dan agitasi untuk kepresidenan.”

Belakangan ini, beredar rumor bahwa masa jabatan presiden akan diperpanjang menjadi tiga periode. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Amien Rais, penggagas Partai Ummat. Amien memprovokasi sinyal atau skenario politik yang mengarah pada masa jabatan ketiga Presiden Joko Widodo.

Amien meragukan upaya banyak pihak mengeluarkan ketentuan rule of law agar Presiden Joko Widodo bisa kembali memimpin dalam tiga periode.

“Kita biarkan saja, konspirasi dengan rezim saat ini, akan memaksa masuknya barang agar bisa terpilih untuk ketiga kalinya,” kata Amien melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (13/3).

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan (Ade Irfan Pulungan) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin melanggar UUD 1945 tentang masa jabatan presiden.

Bahkan, dia menegaskan, langkah mengubah ketentuan UUD 1945 tidak semudah yang dipikirkan Amien Rais.

Ade mengatakan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/3): “Bak Jokowi tidak mau melanggar konstitusi negara, yang disebut UUD 1945. Saya janji 10.000%.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *