Breaking News

Moeldoko Tolak Bawa Nama Presiden Di Kisruh Demokrat, Ini Alasannya

graphiste – Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, membeberkan alasan penolakannya menghubungi Presiden Joko Widodo di tengah kericuhan di lingkungan Partai Demokrat.

Moeldoko Tolak Bawa Nama Presiden Di Kisruh Demokrat, Ini Alasannya

Nama Jokowi kerap dikaitkan dengan sejumlah partai karena Morko yang terpilih sebagai Ketua KLB Partai Demokrat versi Sumatera Utara itu masih menjabat staf kepresidenan.

Dengan mengunggah video di akun Instagram pribadinya @dr_Moeldoko pada Minggu (28/3), ia menegaskan bahwa keterlibatannya dalam kisruh Partai Demokrat sepenuhnya merupakan masalah pribadi.

Dia berkata dalam video: “Ini adalah kewenangan pribadi saya tentang apa yang saya anggap nyata. Oleh karena itu, saya tidak ingin membebani presiden.”

Moeldoko juga menyatakan tidak memberi tahu istri dan anggota keluarganya tentang keputusan ketua umum partai berlambang mercy tersebut.

Dia berkata: “Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil,”

Menurut Moeldoko, keputusannya menerima kursi Ketua Umum Partai Demokrat didasarkan pada masalah ideologis. Dia mengatakan ada daya tarik ideologis di dalam partai.

Selain itu, ia mengklaim akan ada pertarungan ideologis sebelum 2024 yang dapat mengancam negara.

Kemudian, dia mengajukan tiga pertanyaan kepada kader Demokrat yang menjadi peserta KLB di Sumut. Ketiga pertanyaan ini mencakup aspek legalitas KLB dan politik.

“Di kalangan Demokrat, tarikan ideologis ini ada kecenderungan. Karena itu, tidak hanya menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,””ujarnya.

Moeldoko mengaku sudah terbiasa menghadapi risiko seperti itu, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dia menyimpulkan: “Untuk ini, jangan bawa – bawa presiden.”

Belum lama ini, Partai Demokrat Sumatera Utara, KLB, menandai perpecahan di partai tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan KLB Sumatera Utara itu ilegal.

AHY kemudian memecat banyak tokoh partai yang terlibat pencanangan KLB di Sumatera Utara. Di saat yang sama, pemerintah tetap mengakui Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *