Breaking News

Pimpinan DPR Didesak Agar Segera Proses PAW Jhoni Allen

graphiste-internet – Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kader, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat, Herman Khaeron meminta pimpinan RI dari Republik Demokratik Rakyat untuk segera menangani eks partainya dan kader pemerintahan Jhoni Allen Marbun pergantian antar waktu (PAW).

Pimpinan DPR Didesak Agar Segera Proses PAW Jhoni Allen

sapaan akrab Hero itu menyampaikan permintaan tersebut berdasarkan hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk diverifikasi.

Hero mengatakan kepada wartawan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/4): “Mudah-mudahan pimpinan DPR segera memproses ini, sejalan dengan kami akan melakukan PAW dengan penggantinya,”

Hero yang juga anggota DPR dapil VIII Jabar ini mengatakan, pihaknya juga akan melakukan PAW terhadap salah satu wakil partainya di tingkat DPRD. Namun, dia tidak merinci wakil Partai Demokrat mana yang akan diganti di DPRD karena kisruh manajemen partai.

Hero mengatakan: “Untuk penggantinya tentu ada satu orang di DPRD yang juga di DPRD. Saya kira kita urus seperti di DPR RI.”

Selain itu, sang pahlawan menyatakan pihaknya belum mempertimbangkan untuk menerima kader dari kubu KLB hingga saat ini. Menurutnya, pihaknya masih fokus pada persatuan di dalam partai.

Ia mengatakan: “Menjaga soliditas pada setiap tingkatan, di DPD ataupun DPC. Jadi belum terpikirkan apakah kami akan merangkul atau tidak,”

Menkumham Yasonna H Laoly sebelumnya menegaskan, Rabu (31/3), berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, mereka tidak bisa menerima permintaan persetujuan dari KLB Demokrat yang diketuai Kepala Staf Presiden Moeldoko.

KLB digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret. Diketahui semua itu diprakarsai oleh beberapa kader Partai Progresif Demokratik yang dibubarkan pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Beberapa kader yang dipecat adalah Jonny Allen dan Mazuki Ali.

Patut dicatat, setelah meraih 49.381 suara, Joni lolos dari dapil Sumatera Utara II pada Pemilu 2019 dan masuk ke Republik Demokratik Rakyat.

Seperti kita ketahui bersama, dari 54 anggota DPR dari partai demokrasi selama 2019-2024, hanya Jhoni yang tidak ikut dalam deklarasi loyalitas kepada AHY pada 15 Maret lalu.

Sebagai informasi, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua MPR pernah menjawab pertanyaan PAW Jhoni. Ia mengatakan, proses PAW Jhoni tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

Menurutnya, sebelum berlakunya pengurus PAW, seluruh instansi / lembaga memiliki prosedur administrasi terserah Presiden Republik Indonesia, Jokowi.

“Proses PAW tidak hanya ada di Republik Demokratik. Begitu surat diterima, harus dilakukan antar berbagai departemen pemerintah, baik itu dari KPU, sekretaris negara, presiden atau presiden, lalu kembali. ke DPR. Biasanya tidak bisa diselesaikan secepatnya, ”kata Sco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3).

Ia pun mengaku belum memeriksa ruang lingkup mekanisme PAW Jhoni. Namun, Dasco mengakui partai demokrasi telah mengirimkan surat kepada PAW Jhoni untuk menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Ketua Partai Progresif Demokratik Gerindra mengatakan: “Yang saya tahu adalah partai-partai demokrasi telah memasukkan proses ini.”

Sementara itu, terkait situasi terkini,  Kami telah menghubungi Jhoni Allen untuk mendapatkan pernyataan terkait rencana Partai Demokrat untuk mengeluarkannya dari Republik Demokratik. Namun, Jhoni belum menjawab pertanyaan Kami sebelum menulis berita ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *