Breaking News

Yasonna Laoly : Pemerintah Sepakat Cabut RUU Pemilu Dari Polegnas

Yasonna Laoly : Pemerintah Sepakat Cabut RUU Pemilu Dari Polegnas

graphiste-internet – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia( Menkumham) Yasonna Laoly melaporkan pemerintah sepakat Rancangan UU mengenai Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dicabut dari daftar Program Legislasi Nasional( Prolegnas) Prioritas 2021.

“Merespons yang disampaikan ketua dan menyikapi surat Komisi II [DPR] tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar prioritas tahun 2021, pemerintah sepakat,” kata Yasonna dalam Rapat Kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (9/3).

Beliau juga menyatakan pemerintah sepakat RUU Pemilu tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Jadi kita hanya sepakat untuk yang satu itu kita drop, karena saya kira tidak perlu lagi, singkat saja, kami tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya. Apa yang sudah kita sepakati kita bawa ke paripurna kecuali yang satu ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, DPD pula menyatakan sepakat mencabut RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

“Mengikuti dari Menteri karena ini juga cuma satu, kita siap dan menerima, yang pasti rakyat Indonesia menunggu kita untuk membahas Prolegnas Prioritas 2021,” ucap Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Badikenita Sitepu.

Buat diketahui , pihak Istana Kepresidenan menutup pintu revisi UU Pemilu serta UU Pilkada melalui ulasan RUU Pemilu. Mensesneg Pratikno menegaskan pemerintah tidak berencana merevisi UU Pemilu serta UU Pilkada.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).

Pratikno menilai, penerapan Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu 7/2017 juga sudah berjalan dengan sukses. Baginya, andaikan ada kekurangan kecil dalam implementasinya, kewajiban Komisi Pemilihan Umum ( KPU) buat merevisi PKPU.

Sedangkan itu, buat UU Pilkada, Sesuai ketentuan, Pilkada berikutnya ialah berjalan pada November 2024. Menurut Pratikno, ketentuan dalam kebijakan itu belum dijalani, alhasil pemerintah tidak berencana buat mengganti determinasi dalam UU Pilkada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *